Proses pembuatan SIUJK tidak membutuhkan waktu lama. Jika perusahaan sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan maka prosesnya maksimal hanya 4-6 minggu. Jika perusahaan menggunakan jasa notaris untuk pengurusannya maka proses bisa berjalan lebih cepat.
Lantas apa konsekuensinya jika perusahaan jasa konstruksi tidak memiliki SIUJK?
Berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, perusahaan jasa konstruksi akan mendapat sanksi jika tidak memiliki SIUJK atau tidak menjalankan ketentuan seperti yang tertuang dalam SIUJK sebagaimana mestinya.
Dalam hal ini badan usaha jasa pengurusan sbu siujk mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagai peringatan pertama terhadap pelanggaran kewajiban.
Jika peringatan pertama diabaikan atau tidak ditindak lanjuti maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi berikutnya yaitu pembekuan izin usaha. Umumnya pembekuan akan dicabut selama rentang waktu 30 hari, jika perusahaan sudah memenuhi kewajiban sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan.
Bagi perusahaan jasa konstruksi yang enggan mengurus SIUJK maka Pemerintah Daerah selaku pihak yang berwenang mengeluarkan SIUJK berhak mencabut izin usaha perusahaan. Pencabutan izin ini merupakan sanksi terberat yang harus diterima oleh perusahaan.
Jika perusahaan jasa konstruksi sudah mengantongi SIUJK bisa dikatakan perusahaan tersebut sudah lolos verifikasi maupun uji administrasi. Perusahaan juga lebih mudah mengikuti tender proyek konstruksi di segala bidang seperti: bidang sipil, mekanik, elektrik, pemeliharaan dan renovasi bangunan (bangunan pemerintah maupun non-pemerintah) dan bidang tata lingkungan.
